Presiden Jokowi Minta Warga Tidak Berurusan Dengan Rentenir

Presiden Joko Widodo mengimbau masyarakat yang telah memiliki sertifikat tanah agar tidak berurusan dengan rentenir.
Arys Aditya | 07 November 2017 17:33 WIB
Ilustrasi: Penyerahan sertifikat tanah oleh Presiden Jokowi di Salatiga, Jateng (25/9/2017). - Setneg

Bisnis.com, JAKARTA--Presiden Joko Widodo mengimbau masyarakat yang telah memiliki sertifikat tanah agar tidak berurusan dengan rentenir.

Presiden Jokowi yang juga tengah disibukkan dengan rangkaian acara pernikahan anak keduanya ini meminta warga untuk mengkalkulasi dengan cermat sebelum mengagunkan sertifikat tersebut.

“Kalau mau pinjam dihitung dulu bisa mengembalikan tidak? Dihitung betul, dikalkulasi betul, kalau ndak jangan pinjam,” ujar Presiden saat memberikan sambutan dalam acara Penyerahan Sertifikat Tanah untuk Rakyat di Stadion Taruna, Kabupaten Sragen, seperti disampaikan siaran resmi, Selasa (7/11/2017).

Lebih lanjut, Kepala Negara juga mengingatkan agar pinjaman tersebut hanya digunakan untuk hal-hal yang bersifat produktif dan bermanfaat dalam mengembangkan usaha.

"Pakailah untuk modal kerja, pakailah untuk modal investasi, jangan dipakai untuk gagah-gagahan,” kata Kepala Negara.

Hal yang paling penting, Presiden berpesan kepada masyarakat untuk menghindari pinjaman pada rentenir. Mengingat, rentenir memungut bunga pinjaman yang sangat besar dan akan memberatkan masyarakat.

"Sudah pegang sertifikat ini hati-hati, apalagi pinjamnya ke rentenir, jangan! Mpun, sampun. Jangan! Bunganya bisa 12 kali lipatnya bank, mpun mesti ilange niku pinjemnya ke rentenir niku. Hindari yang namanya rentenir," tegas Presiden.

Guna mengatasi hal tersebut, pemerintah telah menyiapkan kebijakan kredit usaha rakyat (KUR) yang memiliki bunga rendah sekitar 9% per tahun. "Tahun depan 7%, itu per tahun lho. Berarti sebulan tidak ada 1%," ucap Presiden.

Terakhir, Presiden meminta masyarakat penerima sertifikat untuk menjaga dengan baik sertifikat yang dimilikinya. Hal ini diperlukan mengingat pentingnya fungsi sertifikat sebagai bukti hukum hak atas tanah yang sah.

"Kenapa di plastik? Supaya kalau bocor gentengnya ini tidak rusak sertifikat ini. Kalau hilang sudah punya fotokopi, mengurusnya mudah tinggal ke kantor BPN lagi, ngoten lho, nggih?" tutur Presiden.

Untuk diketahui, siang itu, Presiden menyerahkan 10.200 sertifikat untuk masyarakat yang berasal dari sejumlah daerah yang ada di Provinsi Jawa Tengah.

Mereka berasal dari Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Wonogiri.

Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, serta Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati.

Tag : sertifikat tanah
Editor : Saeno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Top